SATUAN ACARA PENGAJARAN

SATUAN ACARA PENGAJARAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

1. Perkembangan Hukum Pajak di Indonesia
1.1. Zaman Kerajaan dan Kolonial
1.2. Zaman Kemerdekaan
2. Hukum Pajak, Kedudukan, Pembagian, dan Penafsirannya
2.1. Pengertian Hukum Pajak
2.2. Pembagian Hukum Pajak
3. Hukum Pajak, Kedudukan, Pembagian, dan Penafsirannya
3.1. Kedudukan Hukum Pajak dalam Sistem Hukum
3.2. Hubungan Hukum Pajak dengan Bidang Hukum Lainnya
3.3. Berbagai Penafsiran dalam Hukum Pajak
4. Pungutan Negara, Fungsi Pajak, dan Jenis-Jenisnya
4.1. Jenis-Jenis Pungutan Negara
4.2. Fungsi Pajak
4.3. Jenis-Jenis Pajak
5. Berbagai Asas, Sistem, dan Cara Pemungutan Pajak
5.1. Asas dan Dasar Pajak
5.2. The Four Maxims of Taxation
6. Berbagai Asas, Sistem, dan Cara Pemungutan Pajak
6.1. Stelsel Pajak
6.2. Sistem Pemungutan
7. Utang Pajak danTarif Pajak
7.1. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak
7.2. Berbagai jenis Tarif Pajak
8. Penagihan Pajak
8.1. Surat Paksa
8.2. Penyitaan, Pemblokiran, dan Pelelangan
8.3. Pencegahan dan Penyanderaan
9. Sengketa Pajak
9.1. Pembetulan, Pengurangan, dan Pembatalan Ketetapan
9.2. Keberatan
10. Sengketa Pajak
10.1. Banding
10.2. Gugatan dan Peninjauan Kembali
11. Subjek, Objek, dan Besarnya Tarif
11.1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi
11.2. Pajak Penghasilan Badan
12. Subjek, Objek, dan Besarnya Tarif
12.1. Pajak Pertambahan Nilai
12.2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
13. Subjek, Objek, dan Besarnya Tarif
13.1. Bea Meterai
13.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
13.3. Pajak Bumi dan Bangunan
14. Subjek, Objek, dan Besarnya Tarif
14.1. Pajak Daerah
14.2. Retribusi Daerah



Buku Acuan:
1. Pengantar Hukum Pajak, Sri Pudyatmoko, 2009
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahunj 1994
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
7. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa sebagaimanan telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah